STKS Bandung Juara Festival Musik Kolaborasi Etnis

Monday, 28 June 2010

GARUT(SI) – Untuk melestarikan budaya daerah,Festival Musik Kolaborasi Etnis IV Tingkat Jawa Barat 2010 kembali digelar di Gedung Bale Paminton Garut, kemarin. Event bertajuk Hidupkan Musik di Dalam Jiwamu ini mempertemukan sedikitnya 12 peserta dari kabupaten/ kota di Jawa Barat.Tampil sebagai juara satu dari STKS Bandung, kedua Kota Tasikmalaya,ketiga Kabupaten Karawang, keempat Kota Cirebon,dan kelima Grup Paketrok Kabupaten Garut. Sementara peserta lainnya dari Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Purwakarta, Karawang, Majalengka, dan Kabupaten Subang. Selain STKS Bandung, perwakilan berbagai universitas daerah juga hadir seperti Universitas Garut dan Unwil Indramayu yang ikut memeriahkan acara sejak pukul 09.00 WIB ini. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Garut menurunkan dua grup kesenian,yaitu Grup Karinding dan Grup Paketrok. Para peserta memainkan alat-alat musik yang merupakan gabungan tradisional seperti kendang, angklung, dan lainnya dengan akustik modern seperti gitar. Tidak ada batasan berapa jumlah lagu yang harus dibawakan. Namun, setiap grup musik rata-rata bermain 7-14 menit. Kekompakan dan keindahan seni menjadi nilai utama dalam penilaian setiap para peserta. Sejumlah juri penilai adalah Adji Sapoetra,M Rudiana, Retno,Sony MS,dan lainnya. Ajang yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Jawa Barat dan piala Bupati Garut ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Garut Dicky Chandra serta sejumlah pimpinan instansi lain. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut Yati Rohayati mengatakan, acara ini diselenggarakan untuk mewujudkan citra pariwisata yang mampu bersaing di era global. ”Ini adalah acara rutin tahunan Kabupaten Garut untuk melestarikan budaya daerah sebagai nilai jati diri orang Sunda guna mewujudkan citra pariwisata Garut khususnya, dan Jawa Barat umumnya, yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global,”ungkapYati kepada Seputar Indonesia. Dalam sambutannya,Wakil Bupati Garut Dicky Chandra mengharapkan event ini akan mampu menumbuhkan seniman muda yang mampu merespons perkembangan zaman,namun tidak mengabaikan keberadaan seni tradisional sebagai identitas diri. ”Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh seniman muda yang mampu merespons perkembangan zaman tanpa harus mengancam eksistensi seni budaya daerah.Oleh karena itu, dinamika seni budaya daerah dapat didorong dengan karsa, daya,dan karya,”ujar Dicky. (CR-5)

 

SK MRP Ditolak, Ribuan Warga Jayapura Demo Tuntut Merdeka

jumat, 18/06/2010 11:33 WIB
Erwin Senduk - detikNews

Jayapura - Ribuan warga Jayapura yang tergabung dalam berbagai unsur ormas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), turun ke jalan menuntut kemerdekaan. Mereka kecewa karena SK Majelis Rakyat Papua (MRP) No.14/2009, ditolak pemerintah.

Ribuan warga berkumpul di depan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Jumat (18/6/2010). Mereka kemudian bergerak dan melakukan orasi di Kantor DPRD Papua.

Para pengunjuk rasa itu mengaku kecewa terhadap pemerintah karena menolak pemberlakuan SK 14 Tahun 2009. SK tersebut  menuntut seluruh calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota se-Papua, harus orang asli Papua. Massa juga akan menyatakan UU Otsus Papua gagal dan meminta referendum (merdeka) sebagai solusi terakhir.

Saat ini massa tengah melakukan long mars dari Kantor MRP menuju Kantor DPR Papua. Panjang barisan pengunjuk rasa diperkirakan mencapai 1 kilometer lebih.

Akibat aksi unjuk rasa ini, aktivitas masyarakat di jalan dari Kota Jayapura menuju Bandara Sentani Jayapura lumpuh. Sekitar 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Papua disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

(djo/djo)

Meski Untuk Pribadi, Video Porno Mirip Ariel Tak Bisa Dibenarkan

Jumat, 18/06/2010 12:56 WIB
Lia Harahap - detikhot

Jakarta Video porno yang diduga 'dibintangi' Ariel, Luna Maya dan Cut Tari tidak bisa dibenarkan meskipun dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk disebarkan. Kelalain menyimpan video itu mempunyai risiko besar.

"Pribadi tidak boleh juga karena kalau lalai dan teledor siapa yang tanggung jawab?" kata Sekretaris Jendral Pengkajian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (18/6/2010).

Pasangan suami istri juga diimbau tidak meniru merekam adegan intim mereka seperti dalam video porno tersebut. "Ya kalau ia lalai terus kelihatan sama anaknya gimana?" kritik Amirsyah.

Pornografi dari kajian MUI sangat berbahaya dampaknya bagi generasi muda. Polisi diminta segera menindak pelaku dan pengedar video porno mirip Ariel cs.
(iy/yla)

Makelar CPNS di Garut Marak

Jumat, 18 Juni 2010

GARUT,(GM)- Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kab. Garut mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan maraknya upaya aksi penipuan pengangkatan pegawai baik sebagai tenaga honorer, guru bantu maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Garut akhir-akhir ini. Dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala BKD Kab. Garut, Djadja Sudardja, Senin (14/6) lalu itu disebutkan, Kepala BKD maupun pejabat BKD lainnya tak pernah menghubungi siapa pun melalui telepon maupun SMS, dan menjanjikan pengangkatan tenaga sukarelawan/tenaga kerja kontrak menjadi CPNS secara otomatis. BKD Kab. Garut juga tidak pernah menjanjikan pengangkatan TKK maupun guru bantu dengan meminta imbalan sejumlah uang, baik secara tunai maupun melalui transfer. Ditegaskan, BKD tidak pernah memungut biaya apa pun dalam pengadaan dan penerimaan CPNS yang dilaksanakan Pemkab Garut. Pengangkatan CPNS dilakukan sesuai formasi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat edaran BKD itu juga dijelaskan, surat edaran dikeluarkan karena akhir-akhir ini banyak terjadi upaya penipuan dan atau penyalahgunaan nama, dengan cara mengatasnamakan pejabat dan instansi BKD Kab. Garut yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Modusnya antara lain pemberitahuan melalui SMS dan telepon dari oknum yang mengatasnamakan pejabat dari BKD Kab. Garut dengan meminta imbalan sejumlah uang. Oknum tersebut menjanjikan akan mengangkat korban menjadi CPNS, tenaga honorer, seperti TKK dan guru bantu. Ditegaskan dalam surat edaran tersebut, tindakan dengan modus ini merupakan tindakan penipuan bermotif mencari keuntungan pribadi. Hal itu akan mencoreng nama baik BKD Kab. Garut, dan pihak lain yang telah menjadi korban penipuan. Karenanya apabila ada seseorang yang menghubungi melalui telepon atau SMS yang mengaku akan memperjuangkan pengangkatan CPNS, TKK, guru bantu, dan sukwan, konfirmasikan dulu ke BKD atau datang langsung ke kantor BKD di Jln. Pahlawan No. 47 telp. (0262) 233017. (B.117)**

Share

Kompetisi, Akar Konflik

Kompetisi, Akar Konflik

Thursday, 27 May 2010

PEKAN-PEKAN ini Indonesia banyak menyaksikan konflik.Konflik antarkelompok etnik/desa di Papua,konflik antarkampus di Makassar, konflik batas desa di Mataram, konflik antarsesama jenderal polisi, konflik antara politisi dan eksekutif, konflik pilkada di berbagai daerah, hingga konflik antarpelaku usaha. Di lain pihak, Indonesia menjanjikan tontonan demokrasi yang menarik di Partai Demokrat: kompetisi keras di lapangan dan media yang berujung pada kerja sama. Setelah saya pelajari di sanasini, ternyata hampir semua konflik yang terjadi di negeri ini tidak lepas dari persoalan persaingan, khususnya persaingan ekonomi dan kekuasaan. Sulit saya bayangkan, orang-orang hebat tiba-tiba berubah menjadi geram dan kekanak-kanakan. Bahkan orangorang nasionalis tulen bisa marahmarah di depan kamera televisi karena kepentingannya terusik.Atau sulit saya bayangkan orang-orang yang pernah menjadi guru saya di kampus mengamuk seperti seekor kerbau yang berbicara dengan napas terengah-engah,mencaci maki mahasiswa yang mengusik kepentingannya. Siapkah Indonesia hidup dalam alam persaingan? Mereka Sebut Neolib Di kalangan para ekonom,saya sering mendengar istilah tertawaan yang diusung orang-orang tertentu. Mereka menyebut neolib. Ekonom-ekonom sendiri sering tersenyum mendengar sebutan itu. Maklum, istilah ini lebih banyak dipakai mereka yang otak politiknya atau otak konfliknya lebih kuat ketimbang otak ekonominya. Perhatikanlah kata neolib itu diucapkan dengan bibir yang menyungging sinis. Seakan-akan mereka ingin menyatakan neolib itu tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat.Neolib cuma pandai mencium tangan lembaga-lembaga donor. Sebegitu sinisnya sampaisampai komedian Butet Kartaredjasa pernah mengguyoninya pada sebuah program televisi yang disiarkan JakTV. Dia menekan ingusnya sambil mengoceh neolib. Seorang Butet saja mengerti bahwa kata neolib telah menjadi bahasa yang dipolitisasi. Baginya bukan cuma ingus, maaf, kentut pun bisa berbunyi neolib.Kelihatan sekali saat itu dia begitu berang dengan “orang-orang kalah” yang seenaknya memorak-porandakan panggung ekonomi dan memolitisasinya dengan label neolib. Padahal ketika ekonomi dunia tersumbat dan negara-negara terancam bangkrut pada 1980-an, di mana-mana orang berteriak meminta agar negara bisa lebih melonggarkan gerak ekonomi warga negaranya. Listrik, air,perbankan, transportasi, dan jasa-jasa publik yang dikuasai negara saat itu ternyata lebih membuat warga negara terbelenggu.Mungkin Anda masih ingat, saat kita hanya bisa menonton satu channel televisi saja yang layarnya hitam-putih dan leher penyiarnya kurang luwes: TVRI. Anda juga mungkin masih ingat saat politik Indonesia hanya diisi dua partai saja, yaitu Golkar dan non-Golkar. Atau saat hanya ada dua surat kabar (Kompas dan non-Kompas) dan dua majalah berita (Tempo dan non-Tempo). Indonesia begitu sunyi dan damai. Sampai tibalah sebuah liberalisasi, pembebasan peran swasta yang lebih besar. Sekarang Anda pun mulai membeli bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) non- Pertamina, telepon di luar PT Telkom, sekolah di luar PTN dan seterusnya. Itulah jasa para neolib yang tidak hanya terdiri atas para ekonom, melainkan juga para aktivis yang memperjuangkan demokrasi. Inti dari semua itu adalah pembebasan, peran rakyat yang lebih besar, dan tentu saja peran pasar lebih meriah yang berarti persaingan. Kalah Bersaing Inilah saat yang tidak mengenakkan bagi kita yang tidak terbiasa hidup di era keterbukaan. Yang pintar atau merasa pintar tidak otomatis menjadi penjabat.Semua ada pasarnya dan pasar punya aturannya sendiri, yaitu kompetisi. Namun kalau “pasar” gagal (market failure), maka otomatis pemerintah harus melakukan peranan koreksi. Pemerintah sendiri merupakan sebuah proses interaksi antara para penguasa, ya eksekutif – ya legislatif. Maka begitu pemerintah gagal berinteraksi terjadilah government failureyang efeknya akan melebar ke mana-mana, mengganggu proses penyejahteraan masyarakat. Namun bagi saya yang lebih menarik sebenarnya bukanlah interaksi antara pemerintah dan parlemen, melainkan interaksi antarorang di negeri yang belum terbiasa hidup dalam iklim pasar yang kaya dengan spirit kompetisi. Mudah tersinggung, curiga berlebihan, ingin cepat-cepat membalas, tidak siap menerima kekalahan, merasa kehilangan muka, terlalu cepat bereaksi, ingin mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras, senang menjelek-jelekkan orang lain,dan seterusnya. Dalam proses transformasi yang belum sempurna,tidak semua orang yang menang adalah orangorang yang kompetitif, sementara yang kalah atau tidak terpilih belum tentu inferior. Tetapi yang menjadi masalah adalah bila orang-orang yang tidak kompetitif menjadi pemenang dan merasa dirinya penguasa yang lengkap, sehingga seakan-akan dia adalah orang yang kompetitif. Orang seperti ini banyak bersembunyi di balik afliasi-afliasi yang memberi ruang pada motif-motif kekuasaan. Sebaliknya, juga menjadi masalah adalah orang-orang yang tidak mampu menerima kekalahan dengan lapang.Dia merasa dirinya tetap super. Mereka biasanya terdiri atas kalangan reaksioner, yang belum apa-apa langsung menyimpulkan. Syaraf-syaraf sensorik mereka tidak berkembang dengan baik.Menjadi kritis namun sinis, yang menurut para ahli neuroplasticity, orang seperti itu akan kehilangan otak bagian depannya, yaitu bagian penting yang membentuk wisdom. Apalah arti persaingan di negeri ini kalau kesehatan intelegensia pemimpinnya memburuk, dan karakter kebijaksanaan, yang harusnya dimiliki orang-orang tua dan para elite,hilang begitu saja. Saya benar-benar khawatir. Orang-orang yang kita hormati dan para elite yang seharusnya memimpin negeri ini ternyata mulai kehilangan kebijaksanaan, dan kita kehilangan teladan. Karakter Berpura-pura Saya pernah bertanya kepada orang-orang yang mengurus sekretariat di gedung parlemen: “Masalah terbesar apa yang tengah dihadapi bangsa ini?”Tentu saja pertanyaan ini lebih mudah dijawab melalui persepsi, yaitu persepsi mereka yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan para politisi. Setelah menggali berkali-kali secara mendalam,akhirnya keluarlah masalah itu, yaitu jenjang intelektualitas yang begitu besar. Menurut mereka ada empat tipe elite di parlemen,yaitu elite pintar, elite yang benar-benar bodoh, dan elit yang berpura-pura, yaitu yang berpura-pura bodoh dan yang berpura-pura pintar. Dari keempat tipe itu,manakah yang paling mengganggu? ”Tentu saja yang karakternya berpurapura,” demikian jawab mereka. Orang bodoh yang berpura-pura pintar adalah politisi yang digemari televisi,asyik ditonton dan mampu mengangkat rating. Dan yang memprihatinkan adalah orangorang pintar yang berpura-pura bodoh. Yang pertama aktif membentuk opini masyarakat yang menyesatkan, sedangkan yang kedua asyik menimbun kekayaan dalam bentuk korupsi terselubung. Kita akhirnya hanya bisa berharap pada dua institusi,yaitu pers dan partai politik. Keduanya samasama mempunyai peran penting untuk menyaring mana insan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan mana yang menyesatkan. Sebab,kehadiran karakter berpura-pura yang dominan dapat menimbulkan iklim kompetisi rusak, dan kompetisi yang tidak sehat adalah benih mencuatnya konflik.(*) RHENALD KASALI Ketua Program MM UI

JABAR TARGETKAN BANGUN ENAM KAWASAN MINAPOLITAN

Selasa, 06 Apr 2010 19:25:13| ekonomi | Dibaca 174 kali

Sukabumi, 6/4 (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menargetkan membangun enam kawasan minapolitan (kota perikanan) di wilayah Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

"Pelaksanaan pembangunan kawasan minapolitan akan dimulai tahun 2011 nanti, berbarengan dengan kawasan minapolitan di Palabuhanratu. Sehingga ada dua daerah yang dijadikan kawasan minapolitan di Jabar," kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, usai menghadiri acara pencanangan program nasional minapolitan di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa.

Enam wilayah yang akan dijadikan kawasan minapolitan itu, yakni Palabuhanratu , Pangandaran, Pameungpeuk atau Rancabuaya (bagian tengah), bagian utara di Bekasi-Karawang dan Indramayu-Cirebon.

Pasalnya, lanjut Ahmad, potensi perikanan dan kelautan di Jabar belum tergali secara maksimal, padahal pantai yang ada di Jabar cukup luas sekitar 800 kilometer.

"Keberadaan kawasan minapolitan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para nelayan," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan program nasional minapolitan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) Dermaga II, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.

"Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Program ini baru pertama kali di canangkan untuk wilayah Palabuhanratu" kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad dalam sambutannya di acara pencanangan minapolitan sekaligus Syukuran Hari Nelayan Palabuhanratu ke-50.

Menurut dia, program minapolitan di Pelabuhanratu itu tidak hanya melibatkan KPP saja, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun infrastruktur, Kementerian Kesehatan membuat tempat layanan kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional membangun sekolah.

"Kami menginginkan para nelayan tidak hanya meningkatkan produktivitasnya, namun nelayan juga mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang layak," kata Fadel.

Menurut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidayaan ikan, maka diperlukan beberapa langkah strategis, yakni dengan melakukan penguatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil.

Selain itu, penguatan usaha menengah dan atas (UMA) dan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Langkah itu, kata dia, juga harus didukung oleh antara lain, komitmen daerah dalam APBD, komoditas unggulan, letak geografis yang strategis, sistem mata rantai produksi, fasilitas pendukung berupa sarana dan kelayakan lingkungan.

Syaiful Hakim

JABAR PERLUAS PERAN FORUM CSR LINGKUNGAN HIDUP

Rabu, 12 Mei 2010 15:36:21| ekonomi | Dibaca 61 kali

Bandung, 12/5 (ANTARA) - Pemprov Jawa Barat memperluas peran Forum Corporate Social Responsibility (CSR) yang terdiri dari beberapa perusahaan BUMN dan swasta untuk mendukung program-program penanganan lingkungan hidup di provinsi itu.

Secara khusus, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat mengundang sejumlah perusahaan BUMN, swasta dan LSM di provinsi itu dalam pertemuan yang digelar di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu.

"Pertemuan ini untuk memperluas jaringan dan koordinasi program CSR di Jawa Barat, Forum CSR yang sudah ada saat ini diperluas lagi," kata Kepala BPLHD Jawa Barat, H Iwan S Wangsaatmadja.

Sejumlah perusahaan yang hadir dalam koordinasi CSR lingkungan hidup itu antara lain Pertamina, Bio Farma, Kimia Farma, Telkom, sejumlah bank BUMN dan swasta serta sejumlah perusahaan dan industri dalam negeri maupun industri PMA termasuk pengelola kawasan industri.

Pada kesempatan itu dibahas teknis dan koordinasi penyaluran CSR lingkungan hidup sehingga bisa tersalurkan secara merata dan efektif.

Perwakilan perusahaan tersebut menyambut baik rencana peningkatan lingkup Forum CSR untuk dikembangkan dalam program-program yang lebih besar dan lebih luas lagi di Jawa Barat.

"Forum CSR tersebut nantinya akan mengoptimalkan guliran program CSR sehingga tidak menumpuk di satu sektor atau lokasi saja, dengan adanya koordinasi di forum ini guliran program bina lingkungan bisa lebih efektif," kata Iwan.

Kepala BPLHD Jawa Barat menyebutkan, guliran CSR untuk penanganan masalah lingkungan hidup sangat berperan selama ini dan disinergiskan dengan program pemerintah Pemprov Jabar.

Ia mencontohkan dalam program penanaman lahan kritis, pembangunan saluran pembuangan, membangun MCK, air bersih, penanggulangan bencana alam serta beberapa kegiatan lainnya.

"CSR itu tidak identik dengan bantuan dana, bisa juga dalam bentuk program pemberdayaan," kata Iwan.

Dalam pertemuan itu berkembang, beberapa hal yang menjadi hambatan program CSR. Salah seorang ekspatriat dari sebuah perusahaan PMA di Bekasi mengaku pihaknya kesulitan mendapatkan data lengkap untuk mengembangkan program CSR perusahaannya.

"Perlu ada sistem informasi data lengkap terkait program yang bisa dilakukan perusahaan dalam program CSR, mungkin bagi mereka yang sudah lama menyalurkan CSR tak masalah, namun bagi yang baru itu kesulitan, informasi itu perlu sekali," kata pria asal Belgia itu.

Sementara itu isu penyelamatan lingkungan hidup di Jawa Barat yang cukup mendesak saat ini antara lain penanganan DAS Citarum, rehabilitasi lahan kritis, air bersih, dan penanganan pascagempa bumi.

Syarif A

TUJUH WARGA GARUT TERANCAM KELAPARAN

Jumat, 14 Mei 2010 14:36:56| Kesra | Dibaca 28 kali

Garut, 14/5 (ANTARA) - Ny Eutik (45) janda miskin dengan enam anak warga Kampung Cipicung RT 01/11 Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, saat ini terancam kelaparan akibat daya beli rendah.

Mereka menempati rumah panggung berdinding anyaman bambu tanpa jendela berukuran 10 meter persegi, setiap hari hanya bisa mengais rejeki sebagai buruh tani dan bekerja serabutan bersama keenam anaknya, ungkap Kepala Desa Cijolang, Deden Mutaqien seusai mendapingi petugas Sensus Penduduk (SP) 2010, D Sunara, di Garut, Jumat.

Selama ini keluarga sangat miskin itu, kerap mendapat bantuan makanan secara bergiliran dari para tetangga terdekatnya, sedangkan keenam anaknya tak bisa disekolahkan lagi meski terdapat sekolah gratis namun diakui Ny Eutik, biaya penunjang lainnya lebih besar dibandingkan dengan iuran SPP, katanya.

Keenam anaknya terdiri Pena(20), Wahyu(14), Enis(13) dan Rochayati (11), terpaksa diikutsertakan sering membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun milik tetangga, sedangkan jarak tempuh dari Desa Cijolang ke Kampung Cipicung sejauh 7 km lebih, yang hanya bisa dilintasi dengan berjalan kaki.

Aparat desa setempat pernah mengusulkan rehabilitasi rumah Ny Eutik, yang dinilai sangat tak layak huni ke Dinas Perumahan Tata Ruang dan Cipta Karya, serta ke Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, namun hingga kini belum terdapat jawaban, kendati warga sekitarnya akan membangunnya secara gotong royong.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Garut Ir Tatang saat ditemui tak ada di tempat, untuk mengklarifikasikan desakan kebutuhan keluarga miskin yang selama ini masih tetap dibiarkan terancam kelaparan.

John DH

SDRSN Garut Pertanyakan Bantuan

Selasa, 11 Mei 2010

GARUT,(GM)- Sejumlah kepala Sekolah Dasar Rintisan Standar Nasional (SDRSN) di Kab. Garut, mempertanyakan bantuan anggaran yang dijanjikan pemerintah. Bantuan yang dijanjikan turun setiap tahun tersebut, kenyataannya baru sekali mereka terima, itu pun tidak semulus seperti yang diharapkan pada saat pencairannya. Mereka menilai, Pemkab Garut dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Garut tidak konsisten mengembangkan SDRSN di Garut. Kepala SD Maripari 3 Kec. Sukawening, Tatang, Senin (10/5) mengatakan, saat workshop di Lembang, Kab. Bandung sekitar tiga tahun lalu, para kepala SDRSN di Garut menandatangani memorandum of understanding (MoU) yang disodorkan Pemprov Jabar. Dalam MoU disebutkan, setiap SDRSN akan mendapatkan bantuan anggaran senilai Rp 120 juta dari pemerintah pusat dan APBD Garut sebesar Rp 50 juta per tahun. Kenyataannya, setelah berjalan tiga tahun, SDRSN di Garut hanya sekali mendapatkan kucuran bantuan anggaran tersebut, sebesar Rp 120 juta dari pemerintah pusat. "Memang benar pengirimannya lewat buku rekening. Tapi begitu bantuan cair, kami sudah disodori sejumlah barang seperti buku dan alat peraga yang harus kami beli," katanya. Sedangkan bantuan APBD Garut hingga kini sama sekali belum pernah diterima SDRSN. Jumlah SDRSN di Garut mencapai 26 SD tersebar di 26 kecamatan. Hal senada dikemukakan Kepala SD Karangsari 2 Kec. Pangatikan, Dede Herjati. Menurutnya, tidak direalisasikannya bantuan dari APBD Garut seperti tertuang dalam MoU, memperlihatkan Disdik Garut dan Pemkab Garut yang tidak konsisten dalam pengembangan SDRSN. Ironisnya, tutur Dede, belum juga persoalan tersebut dituntaskan hingga ada kepastian, Disdik saat ini kembali mendirikan SDRSN baru. (B.117)**

Belajar Berkebun di Kawepe

Minggu, 09 Mei 2010

CUACA panas begitu menyengat saat kaki menginjak kawasan Kebun Wisata Pasir Mukti (Kawepe) Citeureup, Kab. Bogor. Walaupun di kawasan tersebut banyak ditumbuhi aneka tumbuhan dan tanaman, namun tetap saja rindangnya pepohonan tidak bisa menghalau cuaca panas. Peluh pun terus bercucuran. Telapak kaki terasa panas seperti terbakar, walaupun sudah mengenakan alas kaki. Itulah yang dirasakan sebagian besar peserta Family Trip (Fametrip) DPD Asita Jabar dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar ketika mengunjungi Kawepe Citeurerup, Kab. Bogor, belum lama ini. Namun semua itu akan sirna seketika saat segelas air lemon cui mendinginkan kerongkongan. Rasanya segar dan nikmat, sekalipun rasa kecut sedikit muncul di ujung lidah. Pengalaman seperti itu pasti akan Anda rasakan jika Anda datang dan berwisata di Kawepe Citeureup Bogor. Sebuah kawasan wisata kebun bagi para pencinta buah-buahan dan sayuran. Anda akan dimanjakan dengan aneka jenis buah-buahan, terutama saat musimnya tiba. Selain itu, pengalaman membajak sawah dan bermain lumpur pun siap menantang Anda. Selain bermain lumpur, kita juga bisa mengamati dan mempelajari aneka tanaman buah tropis untuk menambah pengetahuan. Selain menikmati acara petik buah, yang merupakan salah satu acara andalan Kawepe. Tak hanya itu, kebun wisata agro ini merupakan wisata yang ramah lingkungan dengan panorama hamparan sawah di antara kebun buah dan kolam ikan. Melalui wisata agro yang mendidik dan menghibur, Anda akan mendapat pengenalan dan pengetahuan tentang pertanian. Anda pun akan diajari bagiamana menanam tanaman buah dalam pot (tambulampot). Khususnya untuk menghemat area penanaman, terutama di kawasan kota. Tersedia berbagai jenis tanaman buah, seperti jambu, belimbing, dan lain-lain. Ada juga paket pelatihan agrobisnis dan demo tambulampot bagi pengunjung. Kebun anggrek merupakan kebun yang pertama kali dibuat di Kawepe. Pasalnya, si empunya kebun pencinta tanaman anggrek. Sebagian besar tanaman anggrek ditempatkan di bagian depan Kawepe. Dulu, kawasan Pasir Mukti merupakan kawasan tandus dan gersang. Sekalipun terdapat Sungai Citeureup, tetap saja kawasan ini tidak menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya guna mengembangkan kawasan tersebut. Namun sejak tahun 1978, ketika seorang perempuan asal Manado mencoba membuka sebuah kawasan wisata agro yang diiawali dengan membuka lahan untuk perkebunan anggrek, ternyata apa yang dilakukan perempuan ini cukup berdampak terhadap perkembangan perekonomian di sekitarnya. Kemudian dibukalah kebun wisata agro dengan konsep ramah lingkungan. Masyarakat di sekitar Kawepe pun diajak mengembangkan kebun wisata ini. Mereka diberi tempat untuk berjualan hasil kerajinan tangan, seperti keset serta alat-alat rumah tangga yang terbuat dari logam setiap akhir pekan. Memang, tempat ini hanya ramai pada saat akhir pekan atau libur panjang. Tak hanya itu, para pengunjung pun kebanyakan masyarakat di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). "Target kami untuk sementara memang pengunjung dari kawasan Jabotabek, namun untuk wilayah lain seperti dari Bandung, kami pun siap menerima," ujar pengelola, Deby Gintings. Menurut Deby, Kawepe pengembangannya lebih diarahkan pada pendidikan dan pengetahuan tentang tanaman Indonesia, khususnya tanaman buah dan sayuran. Tak heran jika sebagian besar pengunjung Kawepe didominasi siswa, mulai siswa TK sampai mahasiswa perguruan tinggi. Mereka datang bukan hanya untuk berwisata, melainkan juga untuk belajar berkebun buah maupun sayuran. Tak hanya itu, mereka pun meneliti sejumlah tanaman yang termasuk langka. Menurut Deby, sejak dibuka sebagai kebun wisata tahun 1982 lalu, pengunjung ke Kawepe setiap tahunnya terus meningkat. Bagi yang senang berkemah, disediakan pula camping ground yang berumput hijau di antara pepohonan dengan pemandangan asri kebun buah, hamparan sawah, aliran sungai, dan bukit karang. Sungai Citeureup yang mengalir di belakang Kawepe merupakan batas areal alami yang masih dipertahankan keasliannya, selain areal persawahan di atasnya. Keberadaan pondokan-pondokan yang dibuat dari kayu menambah keasrian Kawepe. Pengunjung yang datang tidak otomatis dapat menikmati buah-buahan yang ada di sana. Di luar paket yang memang disediakan, di mana salah satu kegiatannya memetik buah, mereka dilarang memetik buah yang ada di lokasi jika tidak ingin dikenai denda. Kawepe yang menyebut dirinya sebagai kebun wisata agro yang ramah lingkungan, ternyata tidak ramah terhadap satwa, seperti keberadaan seekor kowak malam yang terkungkung dalam sebuah sangkar yang sangat kecil. Membuat sang kowak kesulitan bergerak. Selain itu, ketersediaan tempat sampah yang sedikit menyulitkan pengunjung dalam membuang sampah. (kiki kurnia/"GM")**

DPRD Kab. Garut Dihadiahi Sampah

Kamis, 06 Mei 2010

GARUT,(GM)- Kesal dengan janji-janji Pemkab Garut terkait penanganan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Pasirbajing yang tak juga terealisasi, ratusan warga Kp. Pasirbajing, Desa Sukaraja, Kec. Banyuresmi ramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Garut, Jln. Patriot, Rabu (5/5). Tak hanya itu, mereka juga menghadiahi DPRD setempat dengan tumpukan sampah. Halaman utama Gedung DPRD mereka jadikan tempat pembuangan sampah dari lima truk pengangkut sampah, yang sebelumnya mereka sandera saat kelima truk tersebut menuju TPA Pasirbajing. "Ini saatnya para anggota dewan dan petinggi birokrat Pemkab Garut merasakan bau sampah menjijikkan!" teriak warga. Sejumlah anggota polisi dan Satpol PP yang ada di sekitar Gedung DPRD pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menyaksikan ketika sampah-sampah berbau busuk itu ditumpahkan di halaman gedung. Kejadian tersebut berlangsung di tengah berlangsungnya kunjungan tim penilai Adipura ke Garut, yang diterima Badan Lingkungan Hidup Kab. Garut. Tak satu pun pegawai BLH hadir di DPRD untuk menerima warga. Para pengunjuk rasa diterima Komisi B dan Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Cipta Karya (Dispertacip) Kab. Garut, serta pejabat Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset. Juru bicara warga, Ateng M. mengatakan, warga datang ke DPRD menuntut janji Pemkab Garut terkait memorandum of understanding (MoU), antara pemkab dengan warga soal pengelolaan sampah di TPA Pasirbajing. Pasalnya tak satu pun janji pemkab dalam MoU yang dibuat pada 2006 lalu itu direalisasi. Gugatan hukum Ateng mengancam, bila tuntutan warga tak dipenuhi maka selain TPA akan ditutup, gugatan hukum pun akan dilayangkan, baik perdata maupun pidana. Hal itu karena pemkab dinilai telah merugikan masyarakat dengan banyaknya hasil pertanian yang hancur akibat diserang lalat dari TPA. Pemkab telah melakukan pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah. Gugatan pidana akan dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Polri jika terindikasi ada penyelewengan uang negara dalam pengelolaan sampah. "Pada 2008, BLH mendapat anggaran Rp 13 miliar. Untuk mobil pengangkut sampah saja Rp 2,9 miliar. Terindikasi kebocoran dari 10 unit mobil, hanya 5-6 unit beroperasi. Pengisian BBM pun berkisar antara 30-60 liter/hari. Ke mana itu? Bantuan sapi untuk pengomposan sampah juga entah ke mana," ujarnya. Kepala Dispertacip, Deni Suherlan menyatakan, selama poin-poin dalam MoU tahun 2006 itu merupakan kewenangannya maka pihaknya akan mencoba menjadikannya sebagai kegiatan. Sementara Komisi B sempat kewalahan menyikapi tuntutan warga Kp. Pasirbajing itu. Anggota Komisi B, Agus Ridwan mengaku baru mengetahui ada MoU antara pemkab dan warga pada 2006. Ia bahkan sempat balik bertanya kepada warga, apa yang menjadi tuntutan mereka dan apa yang harus direalisasikan. "Dewan baru tahu soal ini, lalu apa kerjanya selama ini? Harusnya Komisi B punya inisiatif!" ujar seorang warga. (B.117)**

Dewan Pendiri Garoet Institut

Struktur Dewan Pendiri Garoet Institut :

• Aam Abdussalam  ( Penasehat )
• Zaky Musthofa ( Direktur Eksekutif )
• Uus Juligatna ( Sekretaris )
• Elfa Noviani ( Bendahara )