SDRSN Garut Pertanyakan Bantuan

Selasa, 11 Mei 2010

GARUT,(GM)- Sejumlah kepala Sekolah Dasar Rintisan Standar Nasional (SDRSN) di Kab. Garut, mempertanyakan bantuan anggaran yang dijanjikan pemerintah. Bantuan yang dijanjikan turun setiap tahun tersebut, kenyataannya baru sekali mereka terima, itu pun tidak semulus seperti yang diharapkan pada saat pencairannya. Mereka menilai, Pemkab Garut dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Garut tidak konsisten mengembangkan SDRSN di Garut. Kepala SD Maripari 3 Kec. Sukawening, Tatang, Senin (10/5) mengatakan, saat workshop di Lembang, Kab. Bandung sekitar tiga tahun lalu, para kepala SDRSN di Garut menandatangani memorandum of understanding (MoU) yang disodorkan Pemprov Jabar. Dalam MoU disebutkan, setiap SDRSN akan mendapatkan bantuan anggaran senilai Rp 120 juta dari pemerintah pusat dan APBD Garut sebesar Rp 50 juta per tahun. Kenyataannya, setelah berjalan tiga tahun, SDRSN di Garut hanya sekali mendapatkan kucuran bantuan anggaran tersebut, sebesar Rp 120 juta dari pemerintah pusat. "Memang benar pengirimannya lewat buku rekening. Tapi begitu bantuan cair, kami sudah disodori sejumlah barang seperti buku dan alat peraga yang harus kami beli," katanya. Sedangkan bantuan APBD Garut hingga kini sama sekali belum pernah diterima SDRSN. Jumlah SDRSN di Garut mencapai 26 SD tersebar di 26 kecamatan. Hal senada dikemukakan Kepala SD Karangsari 2 Kec. Pangatikan, Dede Herjati. Menurutnya, tidak direalisasikannya bantuan dari APBD Garut seperti tertuang dalam MoU, memperlihatkan Disdik Garut dan Pemkab Garut yang tidak konsisten dalam pengembangan SDRSN. Ironisnya, tutur Dede, belum juga persoalan tersebut dituntaskan hingga ada kepastian, Disdik saat ini kembali mendirikan SDRSN baru. (B.117)**