SK MRP Ditolak, Ribuan Warga Jayapura Demo Tuntut Merdeka

jumat, 18/06/2010 11:33 WIB
Erwin Senduk - detikNews

Jayapura - Ribuan warga Jayapura yang tergabung dalam berbagai unsur ormas maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), turun ke jalan menuntut kemerdekaan. Mereka kecewa karena SK Majelis Rakyat Papua (MRP) No.14/2009, ditolak pemerintah.

Ribuan warga berkumpul di depan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), Jumat (18/6/2010). Mereka kemudian bergerak dan melakukan orasi di Kantor DPRD Papua.

Para pengunjuk rasa itu mengaku kecewa terhadap pemerintah karena menolak pemberlakuan SK 14 Tahun 2009. SK tersebut  menuntut seluruh calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota se-Papua, harus orang asli Papua. Massa juga akan menyatakan UU Otsus Papua gagal dan meminta referendum (merdeka) sebagai solusi terakhir.

Saat ini massa tengah melakukan long mars dari Kantor MRP menuju Kantor DPR Papua. Panjang barisan pengunjuk rasa diperkirakan mencapai 1 kilometer lebih.

Akibat aksi unjuk rasa ini, aktivitas masyarakat di jalan dari Kota Jayapura menuju Bandara Sentani Jayapura lumpuh. Sekitar 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob Polda Papua disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.

(djo/djo)

Meski Untuk Pribadi, Video Porno Mirip Ariel Tak Bisa Dibenarkan

Jumat, 18/06/2010 12:56 WIB
Lia Harahap - detikhot

Jakarta Video porno yang diduga 'dibintangi' Ariel, Luna Maya dan Cut Tari tidak bisa dibenarkan meskipun dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk disebarkan. Kelalain menyimpan video itu mempunyai risiko besar.

"Pribadi tidak boleh juga karena kalau lalai dan teledor siapa yang tanggung jawab?" kata Sekretaris Jendral Pengkajian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Amirsyah Tambunan, di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (18/6/2010).

Pasangan suami istri juga diimbau tidak meniru merekam adegan intim mereka seperti dalam video porno tersebut. "Ya kalau ia lalai terus kelihatan sama anaknya gimana?" kritik Amirsyah.

Pornografi dari kajian MUI sangat berbahaya dampaknya bagi generasi muda. Polisi diminta segera menindak pelaku dan pengedar video porno mirip Ariel cs.
(iy/yla)

Makelar CPNS di Garut Marak

Jumat, 18 Juni 2010

GARUT,(GM)- Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kab. Garut mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan maraknya upaya aksi penipuan pengangkatan pegawai baik sebagai tenaga honorer, guru bantu maupun calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Garut akhir-akhir ini. Dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala BKD Kab. Garut, Djadja Sudardja, Senin (14/6) lalu itu disebutkan, Kepala BKD maupun pejabat BKD lainnya tak pernah menghubungi siapa pun melalui telepon maupun SMS, dan menjanjikan pengangkatan tenaga sukarelawan/tenaga kerja kontrak menjadi CPNS secara otomatis. BKD Kab. Garut juga tidak pernah menjanjikan pengangkatan TKK maupun guru bantu dengan meminta imbalan sejumlah uang, baik secara tunai maupun melalui transfer. Ditegaskan, BKD tidak pernah memungut biaya apa pun dalam pengadaan dan penerimaan CPNS yang dilaksanakan Pemkab Garut. Pengangkatan CPNS dilakukan sesuai formasi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat edaran BKD itu juga dijelaskan, surat edaran dikeluarkan karena akhir-akhir ini banyak terjadi upaya penipuan dan atau penyalahgunaan nama, dengan cara mengatasnamakan pejabat dan instansi BKD Kab. Garut yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Modusnya antara lain pemberitahuan melalui SMS dan telepon dari oknum yang mengatasnamakan pejabat dari BKD Kab. Garut dengan meminta imbalan sejumlah uang. Oknum tersebut menjanjikan akan mengangkat korban menjadi CPNS, tenaga honorer, seperti TKK dan guru bantu. Ditegaskan dalam surat edaran tersebut, tindakan dengan modus ini merupakan tindakan penipuan bermotif mencari keuntungan pribadi. Hal itu akan mencoreng nama baik BKD Kab. Garut, dan pihak lain yang telah menjadi korban penipuan. Karenanya apabila ada seseorang yang menghubungi melalui telepon atau SMS yang mengaku akan memperjuangkan pengangkatan CPNS, TKK, guru bantu, dan sukwan, konfirmasikan dulu ke BKD atau datang langsung ke kantor BKD di Jln. Pahlawan No. 47 telp. (0262) 233017. (B.117)**

Share