TUJUH WARGA GARUT TERANCAM KELAPARAN

Jumat, 14 Mei 2010 14:36:56| Kesra | Dibaca 28 kali

Garut, 14/5 (ANTARA) - Ny Eutik (45) janda miskin dengan enam anak warga Kampung Cipicung RT 01/11 Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, saat ini terancam kelaparan akibat daya beli rendah.

Mereka menempati rumah panggung berdinding anyaman bambu tanpa jendela berukuran 10 meter persegi, setiap hari hanya bisa mengais rejeki sebagai buruh tani dan bekerja serabutan bersama keenam anaknya, ungkap Kepala Desa Cijolang, Deden Mutaqien seusai mendapingi petugas Sensus Penduduk (SP) 2010, D Sunara, di Garut, Jumat.

Selama ini keluarga sangat miskin itu, kerap mendapat bantuan makanan secara bergiliran dari para tetangga terdekatnya, sedangkan keenam anaknya tak bisa disekolahkan lagi meski terdapat sekolah gratis namun diakui Ny Eutik, biaya penunjang lainnya lebih besar dibandingkan dengan iuran SPP, katanya.

Keenam anaknya terdiri Pena(20), Wahyu(14), Enis(13) dan Rochayati (11), terpaksa diikutsertakan sering membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun milik tetangga, sedangkan jarak tempuh dari Desa Cijolang ke Kampung Cipicung sejauh 7 km lebih, yang hanya bisa dilintasi dengan berjalan kaki.

Aparat desa setempat pernah mengusulkan rehabilitasi rumah Ny Eutik, yang dinilai sangat tak layak huni ke Dinas Perumahan Tata Ruang dan Cipta Karya, serta ke Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, namun hingga kini belum terdapat jawaban, kendati warga sekitarnya akan membangunnya secara gotong royong.

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Garut Ir Tatang saat ditemui tak ada di tempat, untuk mengklarifikasikan desakan kebutuhan keluarga miskin yang selama ini masih tetap dibiarkan terancam kelaparan.

John DH

SDRSN Garut Pertanyakan Bantuan

Selasa, 11 Mei 2010

GARUT,(GM)- Sejumlah kepala Sekolah Dasar Rintisan Standar Nasional (SDRSN) di Kab. Garut, mempertanyakan bantuan anggaran yang dijanjikan pemerintah. Bantuan yang dijanjikan turun setiap tahun tersebut, kenyataannya baru sekali mereka terima, itu pun tidak semulus seperti yang diharapkan pada saat pencairannya. Mereka menilai, Pemkab Garut dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Garut tidak konsisten mengembangkan SDRSN di Garut. Kepala SD Maripari 3 Kec. Sukawening, Tatang, Senin (10/5) mengatakan, saat workshop di Lembang, Kab. Bandung sekitar tiga tahun lalu, para kepala SDRSN di Garut menandatangani memorandum of understanding (MoU) yang disodorkan Pemprov Jabar. Dalam MoU disebutkan, setiap SDRSN akan mendapatkan bantuan anggaran senilai Rp 120 juta dari pemerintah pusat dan APBD Garut sebesar Rp 50 juta per tahun. Kenyataannya, setelah berjalan tiga tahun, SDRSN di Garut hanya sekali mendapatkan kucuran bantuan anggaran tersebut, sebesar Rp 120 juta dari pemerintah pusat. "Memang benar pengirimannya lewat buku rekening. Tapi begitu bantuan cair, kami sudah disodori sejumlah barang seperti buku dan alat peraga yang harus kami beli," katanya. Sedangkan bantuan APBD Garut hingga kini sama sekali belum pernah diterima SDRSN. Jumlah SDRSN di Garut mencapai 26 SD tersebar di 26 kecamatan. Hal senada dikemukakan Kepala SD Karangsari 2 Kec. Pangatikan, Dede Herjati. Menurutnya, tidak direalisasikannya bantuan dari APBD Garut seperti tertuang dalam MoU, memperlihatkan Disdik Garut dan Pemkab Garut yang tidak konsisten dalam pengembangan SDRSN. Ironisnya, tutur Dede, belum juga persoalan tersebut dituntaskan hingga ada kepastian, Disdik saat ini kembali mendirikan SDRSN baru. (B.117)**

Belajar Berkebun di Kawepe

Minggu, 09 Mei 2010

CUACA panas begitu menyengat saat kaki menginjak kawasan Kebun Wisata Pasir Mukti (Kawepe) Citeureup, Kab. Bogor. Walaupun di kawasan tersebut banyak ditumbuhi aneka tumbuhan dan tanaman, namun tetap saja rindangnya pepohonan tidak bisa menghalau cuaca panas. Peluh pun terus bercucuran. Telapak kaki terasa panas seperti terbakar, walaupun sudah mengenakan alas kaki. Itulah yang dirasakan sebagian besar peserta Family Trip (Fametrip) DPD Asita Jabar dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar ketika mengunjungi Kawepe Citeurerup, Kab. Bogor, belum lama ini. Namun semua itu akan sirna seketika saat segelas air lemon cui mendinginkan kerongkongan. Rasanya segar dan nikmat, sekalipun rasa kecut sedikit muncul di ujung lidah. Pengalaman seperti itu pasti akan Anda rasakan jika Anda datang dan berwisata di Kawepe Citeureup Bogor. Sebuah kawasan wisata kebun bagi para pencinta buah-buahan dan sayuran. Anda akan dimanjakan dengan aneka jenis buah-buahan, terutama saat musimnya tiba. Selain itu, pengalaman membajak sawah dan bermain lumpur pun siap menantang Anda. Selain bermain lumpur, kita juga bisa mengamati dan mempelajari aneka tanaman buah tropis untuk menambah pengetahuan. Selain menikmati acara petik buah, yang merupakan salah satu acara andalan Kawepe. Tak hanya itu, kebun wisata agro ini merupakan wisata yang ramah lingkungan dengan panorama hamparan sawah di antara kebun buah dan kolam ikan. Melalui wisata agro yang mendidik dan menghibur, Anda akan mendapat pengenalan dan pengetahuan tentang pertanian. Anda pun akan diajari bagiamana menanam tanaman buah dalam pot (tambulampot). Khususnya untuk menghemat area penanaman, terutama di kawasan kota. Tersedia berbagai jenis tanaman buah, seperti jambu, belimbing, dan lain-lain. Ada juga paket pelatihan agrobisnis dan demo tambulampot bagi pengunjung. Kebun anggrek merupakan kebun yang pertama kali dibuat di Kawepe. Pasalnya, si empunya kebun pencinta tanaman anggrek. Sebagian besar tanaman anggrek ditempatkan di bagian depan Kawepe. Dulu, kawasan Pasir Mukti merupakan kawasan tandus dan gersang. Sekalipun terdapat Sungai Citeureup, tetap saja kawasan ini tidak menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya guna mengembangkan kawasan tersebut. Namun sejak tahun 1978, ketika seorang perempuan asal Manado mencoba membuka sebuah kawasan wisata agro yang diiawali dengan membuka lahan untuk perkebunan anggrek, ternyata apa yang dilakukan perempuan ini cukup berdampak terhadap perkembangan perekonomian di sekitarnya. Kemudian dibukalah kebun wisata agro dengan konsep ramah lingkungan. Masyarakat di sekitar Kawepe pun diajak mengembangkan kebun wisata ini. Mereka diberi tempat untuk berjualan hasil kerajinan tangan, seperti keset serta alat-alat rumah tangga yang terbuat dari logam setiap akhir pekan. Memang, tempat ini hanya ramai pada saat akhir pekan atau libur panjang. Tak hanya itu, para pengunjung pun kebanyakan masyarakat di sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek). "Target kami untuk sementara memang pengunjung dari kawasan Jabotabek, namun untuk wilayah lain seperti dari Bandung, kami pun siap menerima," ujar pengelola, Deby Gintings. Menurut Deby, Kawepe pengembangannya lebih diarahkan pada pendidikan dan pengetahuan tentang tanaman Indonesia, khususnya tanaman buah dan sayuran. Tak heran jika sebagian besar pengunjung Kawepe didominasi siswa, mulai siswa TK sampai mahasiswa perguruan tinggi. Mereka datang bukan hanya untuk berwisata, melainkan juga untuk belajar berkebun buah maupun sayuran. Tak hanya itu, mereka pun meneliti sejumlah tanaman yang termasuk langka. Menurut Deby, sejak dibuka sebagai kebun wisata tahun 1982 lalu, pengunjung ke Kawepe setiap tahunnya terus meningkat. Bagi yang senang berkemah, disediakan pula camping ground yang berumput hijau di antara pepohonan dengan pemandangan asri kebun buah, hamparan sawah, aliran sungai, dan bukit karang. Sungai Citeureup yang mengalir di belakang Kawepe merupakan batas areal alami yang masih dipertahankan keasliannya, selain areal persawahan di atasnya. Keberadaan pondokan-pondokan yang dibuat dari kayu menambah keasrian Kawepe. Pengunjung yang datang tidak otomatis dapat menikmati buah-buahan yang ada di sana. Di luar paket yang memang disediakan, di mana salah satu kegiatannya memetik buah, mereka dilarang memetik buah yang ada di lokasi jika tidak ingin dikenai denda. Kawepe yang menyebut dirinya sebagai kebun wisata agro yang ramah lingkungan, ternyata tidak ramah terhadap satwa, seperti keberadaan seekor kowak malam yang terkungkung dalam sebuah sangkar yang sangat kecil. Membuat sang kowak kesulitan bergerak. Selain itu, ketersediaan tempat sampah yang sedikit menyulitkan pengunjung dalam membuang sampah. (kiki kurnia/"GM")**

DPRD Kab. Garut Dihadiahi Sampah

Kamis, 06 Mei 2010

GARUT,(GM)- Kesal dengan janji-janji Pemkab Garut terkait penanganan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Pasirbajing yang tak juga terealisasi, ratusan warga Kp. Pasirbajing, Desa Sukaraja, Kec. Banyuresmi ramai-ramai mendatangi Gedung DPRD Garut, Jln. Patriot, Rabu (5/5). Tak hanya itu, mereka juga menghadiahi DPRD setempat dengan tumpukan sampah. Halaman utama Gedung DPRD mereka jadikan tempat pembuangan sampah dari lima truk pengangkut sampah, yang sebelumnya mereka sandera saat kelima truk tersebut menuju TPA Pasirbajing. "Ini saatnya para anggota dewan dan petinggi birokrat Pemkab Garut merasakan bau sampah menjijikkan!" teriak warga. Sejumlah anggota polisi dan Satpol PP yang ada di sekitar Gedung DPRD pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menyaksikan ketika sampah-sampah berbau busuk itu ditumpahkan di halaman gedung. Kejadian tersebut berlangsung di tengah berlangsungnya kunjungan tim penilai Adipura ke Garut, yang diterima Badan Lingkungan Hidup Kab. Garut. Tak satu pun pegawai BLH hadir di DPRD untuk menerima warga. Para pengunjuk rasa diterima Komisi B dan Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Cipta Karya (Dispertacip) Kab. Garut, serta pejabat Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset. Juru bicara warga, Ateng M. mengatakan, warga datang ke DPRD menuntut janji Pemkab Garut terkait memorandum of understanding (MoU), antara pemkab dengan warga soal pengelolaan sampah di TPA Pasirbajing. Pasalnya tak satu pun janji pemkab dalam MoU yang dibuat pada 2006 lalu itu direalisasi. Gugatan hukum Ateng mengancam, bila tuntutan warga tak dipenuhi maka selain TPA akan ditutup, gugatan hukum pun akan dilayangkan, baik perdata maupun pidana. Hal itu karena pemkab dinilai telah merugikan masyarakat dengan banyaknya hasil pertanian yang hancur akibat diserang lalat dari TPA. Pemkab telah melakukan pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah. Gugatan pidana akan dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Polri jika terindikasi ada penyelewengan uang negara dalam pengelolaan sampah. "Pada 2008, BLH mendapat anggaran Rp 13 miliar. Untuk mobil pengangkut sampah saja Rp 2,9 miliar. Terindikasi kebocoran dari 10 unit mobil, hanya 5-6 unit beroperasi. Pengisian BBM pun berkisar antara 30-60 liter/hari. Ke mana itu? Bantuan sapi untuk pengomposan sampah juga entah ke mana," ujarnya. Kepala Dispertacip, Deni Suherlan menyatakan, selama poin-poin dalam MoU tahun 2006 itu merupakan kewenangannya maka pihaknya akan mencoba menjadikannya sebagai kegiatan. Sementara Komisi B sempat kewalahan menyikapi tuntutan warga Kp. Pasirbajing itu. Anggota Komisi B, Agus Ridwan mengaku baru mengetahui ada MoU antara pemkab dan warga pada 2006. Ia bahkan sempat balik bertanya kepada warga, apa yang menjadi tuntutan mereka dan apa yang harus direalisasikan. "Dewan baru tahu soal ini, lalu apa kerjanya selama ini? Harusnya Komisi B punya inisiatif!" ujar seorang warga. (B.117)**

Dewan Pendiri Garoet Institut

Struktur Dewan Pendiri Garoet Institut :

• Aam Abdussalam  ( Penasehat )
• Zaky Musthofa ( Direktur Eksekutif )
• Uus Juligatna ( Sekretaris )
• Elfa Noviani ( Bendahara )